​Menuju 2027 Bebas Stunting, Pemerintah Kalurahan Serut Gelar Rembug Stunting dengan Strategi "Keroyokan"

Masalah stunting (tengkes) masih menjadi pekerjaan rumah yang ditekankan untuk segera diselesaikan di Kalurahan Serut. Sadar bahwa urusan ini tidak bisa diselesaikan sendirian, Pemerintah Kalurahan Serut menggelar acara Rembug Stunting pada Selasa, 30 Juni 2026.

​Dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga siang hari di Balai Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, acara ini mengusung tema yang cukup optimistis: "Sinergi Konvergensi, Serut Bebas Stunting 2027".

​Lewat forum yang diinisiasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan Serut ini, semua pihak duduk bersama demi satu tujuan: memastikan anak-anak di Kalurahan Serut tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.

​Siapa Saja yang Hadir?

​Untuk mengatasi stunting, strategi yang digunakan adalah strategi "keroyokan" alias melibatkan lintas sektor. Beberapa pihak penting yang hadir di antaranya:

• ​Puskesmas Kapanewon Gedangsari: Hadir sebagai narasumber yang membawa data medis sekaligus memberikan rekomendasi intervensi kesehatan.
• ​Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari: Bertugas mengawal jalannya konvergensi lewat "8 Aksi Stunting".
• ​KPM (Kader Pembangunan Manusia) & Kader Posyandu: Garda terdepan yang paling tahu kondisi di lapangan karena bersentuhan langsung dengan warga.
• ​Pemerintah Kalurahan Serut: Mulai dari Lurah, Kamituo, Kasi/Kaur, Bamuskal, Bidan Desa, hingga penggerak PKK.

​Mengapa Rembug Stunting Ini Penting?

​Rembug Stunting bukan sekadar acara kumpul-kumpul biasa. Pertemuan ini menjadi krusial karena beberapa alasan penting, yaitu:

1. ​Merancang Strategi Berbasis Data Nyata: Strategi yang dibuat menggunakan data by name by address agar bantuan atau intervensi yang diberikan tepat sasaran.
2. ​Menyatukan Program (Konvergensi): Menyelaraskan program kerja Puskesmas, Kalurahan, BUMKal, dan para kader agar jalannya beriringan dan tidak tumpang tindih.
3. ​Validasi Data Lapangan: Memastikan kembali jumlah balita stunting, balita kurang gizi, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), serta keluarga yang berisiko.
4. ​Mengunci Anggaran 2027: Memastikan anggaran penanganan stunting masuk dalam RKPDes dan APBDes 2027 secara tepat waktu.
5. ​Garda Terdepan Naik Kelas: Meningkatkan kapasitas KPM dan Kader Posyandu agar makin lihai mendampingi keluarga berisiko.

​Strategi "Keroyokan" Serut (2026-2027)

​Dalam diskusi yang mengalir dinamis, disepakati 5 strategi utama yang akan digenjot dari hulu ke hilir:

• ​Fokus pada Hulu: Mengencangkan pengawasan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sasarannya adalah Calon Pengantin (Catin), ibu hamil, dan ibu nifas.
• ​Intervensi Spesifik (Sisi Kesehatan): Puskesmas akan fokus pada pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), imunisasi, Tablet Tambah Darah (TTD), dan pemantauan tumbuh kembang.
• ​Intervensi Sensitif (Sisi Lingkungan): Kalurahan mengambil peran dengan menyediakan jamban sehat, akses air bersih, pemanfaatan BUMKal untuk pangan bergizi, hingga penyaluran BLT Dana Desa untuk warga miskin ekstrem.
• ​Perubahan Perilaku Warga: Para kader posyandu akan bergerak door to door mengedukasi warga tentang pola asuh, gizi seimbang, dan pentingnya sanitasi.
• ​Pantauan Data Digital: Data e-PPBGM akan diperbarui setiap bulan oleh kader dan dievaluasi berkala oleh TPPS tiap triwulan.

​Intip Serunya Alur Kegiatan

​Acara berjalan dengan sangat terstruktur. Dibuka langsung oleh Lurah Serut, para peserta kemudian menyimak paparan data dari Puskesmas. Suasana semakin hangat saat Pendamping Desa membedah alur penganggaran agar program penanganan stunting ini resmi punya payung hukum finansial.

​Masuk ke sesi diskusi kelompok, suasana balai desa tampak hidup. Para kader, KPM, dan pamong kalurahan berdiskusi serius tapi santai, memetakan masalah dan menyusun matriks kegiatan per padukuhan. Di penghujung acara, komitmen tersebut dikunci secara legal lewat penandatanganan Berita Acara Rembug Stunting.

​Hasil Akhir yang Dibawa Pulang

​Dari pertemuan intensif selama lima jam tersebut, Kalurahan Serut berhasil mengantongi beberapa output penting, yaitu:

1. ​Berita Acara Rembug Stunting Serut 2026 sebagai bukti komitmen bersama.
2. ​Data stunting Kalurahan Serut yang valid dan telah disepakati.
3. ​Dokumen Strategi & Matriks Rencana Intervensi Konvergensi Stunting 2027.
4. ​Jaminan komitmen anggaran stunting di RKPDes/APBDes Serut 2027.

​Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa, petugas kesehatan, dan keaktifan para kader di lapangan, target "Serut Bebas Stunting 2027" bukan lagi sekadar impian di atas kertas, melainkan sebuah target nyata yang siap diwujudkan bersama.

Cek Fisik Rabat Beton Padukuhan Ngasem: Pastikan Sesuai Target demi Kenyamanan Warga

Pembangunan infrastruktur desa yang transparan dan berkualitas terus digenjot di Kalurahan Ngalang. Terbaru, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi opname (pemeriksaan fisik) untuk proyek pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Padukuhan Ngasem.

​Turut hadir langsung dalam kegiatan ini, Ulu-Ulu Kalurahan Ngalang, guna mengawal proses monitoring, pemeriksaan, hingga verifikasi akhir di lapangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 agar benar-benar tepat sasaran dan berumur panjang.

​Apa itu proses opname?

Secara sederhana, opname adalah ritual "cek ombak" untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan di atas kertas, hasilnya sama persis dengan yang ada di lapangan.

​Berdasarkan dokumen perencanaan, proyek jalan rabat beton di Ngasem ini ditargetkan

memiliki volume sebesar 53,75 m³. Melalui aksi turun ke jalan ini, tim memeriksa dengan detail mulai dari aspek volume, mutu cor beton, hingga progres finisnya. Hasil dari opname inilah yang nantinya bakal jadi dasar penilaian kesesuaian kerja sekaligus syarat administrasi laporan pertanggungjawaban desa.

​Dengan adanya pengecekan yang ketat namun guyub ini, Pemerintah Kalurahan Ngalang berharap seluruh proses pembangunan bisa berjalan transparan dan akuntabel. Kalau pembangunannya jujur dan sesuai spek, tentu saja fasilitas jalan ini bakal awet dan memberikan manfaat yang optimal untuk mobilitas sehari-hari warga Padukuhan Ngasem.

Bersatu Turunkan Stunting, Kalurahan Mertelu Gelar Rembug Stunting untuk Siapkan Generasi Emas 2027

Pemerintah Kalurahan Mertelu bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bergerak cepat dalam mengawal masa depan generasi muda. Bertempat di Balai Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari, hari ini Senin (29/06/2026), sukses digelar agenda krusial: Rembug Stunting Kalurahan Mertelu Tahun 2026.

​Mengusung tema besar "Bersatu Turunkan Stunting, Wujudkan Generasi Mertelu Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing", forum ini menjadi wadah konvergensi penting. Tujuannya jelas, yakni memvalidasi data sekaligus menyusun strategi intervensi yang akan didanai oleh APBDes Tahun Anggaran 2027.

​Sinergi Lintas Sektor demi Target Nasional

​Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai elemen kunci. Kehadiran para tokoh dan pakar ini memastikan bahwa kebijakan dari tingkat Kapanewon hingga Kalurahan berjalan selaras dan terintegrasi.

​Para pemangku kepentingan yang hadir di antaranya:

• ​Lurah Mertelu beserta jajaran Pamong (Kamituo, Kasi/Kaur).
• ​Panewu Anom Kapanewon Gedangsari (membuka acara sekaligus memberi arahan kebijakan).
• ​Perwakilan Puskesmas 1 Gedangsari (sebagai narasumber data dan intervensi gizi).
• ​Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari (sebagai fasilitator teknis).
• ​Elemen Masyarakat: Bamuskal, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), PKK, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

​6 Tahapan Penting Jalannya Acara

​Rembug Stunting berjalan dengan dinas, interaktif, dan terstruktur melalui beberapa pilar acuan utama:

1. ​Pembukaan Resmi: Acara dibuka langsung oleh Lurah Mertelu, yang menegaskan komitmen kalurahan dalam menekan angka stunting.
2. ​Arahan Kebijakan: Panewu Anom Kapanewon Gedangsari memberikan pemaparan mengenai target besar penurunan stunting di tingkat Kapanewon.
3. ​Pemaparan Data Riil: Bidan Desa bersama Puskesmas 1 Gedangsari memaparkan data prevalensi stunting, balita gizi kurang, dan kondisi 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) di Mertelu yang bersumber dari aplikasi e-PPBGM.
4. ​Fasilitasi Diskusi: Dipandu oleh Pendamping Desa, seluruh peserta diajak membedah akar penyebab stunting di lapangan, mengidentifikasi keluarga berisiko, serta merancang aksi penanganan.
5. ​Pengesahan Komitmen: Penandatanganan Berita Acara Rembug Stunting oleh Lurah, Ketua Bamuskal, Kepala Puskesmas 1, Panewu Anom, dan Pendamping Desa.
6. ​Penutup.

​Fokus Utama: Pertemuan ini tidak hanya berdiskusi, melainkan menyepakati program konkret 2027 seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, Kelas Catin (Calon Pengantin) & Ibu Hamil, pembangunan jamban sehat, akses air bersih, hingga pemanfaatan BUMKal Gizi.

​Output Nyata Hasil Rembug Stunting 2026

​Melalui pertemuan yang berlangsung produktif ini, Kalurahan Mertelu berhasil mengantongi tiga output utama yang siap dieksekusi pada RKPDes & APBDes 2027:

• ​Berita Acara Resmi Rembug Stunting Mertelu 2026 yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.
• ​Data Stunting Valid berbasis by name by address yang telah diverifikasi bersama.
• ​Matriks Rencana Intervensi Penurunan Stunting 2027 yang sudah dilengkapi dengan detail anggaran, Person in Charge (PIC)/Penanggung jawab, serta lini masa (timeline) pelaksanaan.

​Dengan gotong royong dan perencanaan yang matang ini, Kalurahan Mertelu optimis dapat melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas stunting!

Kapanewon Gedangsari Gelar Bimtek RKP Kalurahan 2027 Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran

Meskipun tahun 2027 masih terasa cukup lama, Kapanewon Gedangsari tidak mau curi-curi waktu dalam mempersiapkan masa depan wilayahnya. Langkah cepat langsung diambil dengan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun 2027 pada Jumat (26/6/2026) pagi.

​Bertempat di Aula Kapanewon Gedangsari, acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini sukses mengumpulkan para "punggawa" desa. Mulai dari Lurah se-Kapanewon Gedangsari, Carik, Ulu-Ulu, Pangripta, perwakilan Bamuskal, hingga Direktur BUMKal hadir dengan penuh semangat. Tak ketinggalan, tim pendamping dan unsur dari Kapanewon Gedangsari juga ikut mengawal jalannya acara.

​Perencanaan Harus Transparan dan Libatkan Masyarakat

​Acara dibuka dengan hangat oleh perwakilan dari Kapanewon Gedangsari. Dalam sambutannya, pihak Kapanewon mengingatkan bahwa menyusun RKP itu tidak boleh asal-asalan atau sekadar "copy-paste" dari tahun lalu.

​"Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2027 ini harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan yang paling penting: kudu nyambung dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan," tegasnya.

​Masuk ke sesi inti, para narasumber langsung membedah materi-materi krusial. Peserta diajak menyelami kembali dasar hukum RKP, tahapan penyusunan dari evaluasi program tahun lalu, hingga cara mencermati RPJM Kalurahan dengan jeli.

​Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya data yang valid sebagai fondasi awal. Menariknya, peran BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) juga ikut disorot tajam. BUMKal diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan harus masuk dalam radar perencanaan desa agar bisa mendongkrak ekonomi warga secara terintegrasi.

​Diskusi Hangat: Dari Skala Prioritas hingga Peran BUMKal

​Suasana Aula Kapanewon Gedangsari mendadak dinamis saat memasuki sesi diskusi. Banyak hal menarik yang dikupas tuntas oleh para peserta, di antaranya:

• ​Menentukan Skala Prioritas: Bagaimana cara memilih usulan warga yang benar-benar mendesak.
• ​Sinkronisasi Data: Menyelaraskan hasil Musyawarah Padukuhan (Musduk) agar klop saat dibawa ke Musyawarah Kalurahan (Muskal).
• ​Indikator Keberhasilan: Biar program yang dibuat terukur kinerjanya.
• ​Sinergi Internal: Memperkuat kekompakan antara Lurah, perangkat, Bamuskal, dan pendamping desa.

​Komitmen Bersama untuk Gedangsari yang Lebih Baik

​Dari Bimtek yang berlangsung seru ini, lahirlah sejumlah kesepakatan penting. Pemerintah Kalurahan berkomitmen untuk segera tancap gas menyusun jadwal tahapan RKP 2027 sesuai aturan yang berlaku.

​Bamuskal akan tetap setia mengawal fungsi pengawasan mereka, sementara BUMKal siap merancang unit usaha yang sejalan dengan prioritas pembangunan desa. Di akhir acara, seluruh peserta sepakat untuk menjaga komunikasi dan koordinasi agar dokumen RKP 2027 bisa selesai tepat waktu dan berkualitas.

​Secara keseluruhan, acara Bimtek berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme. Dengan modal kekompakan ini, harapannya RKP Kalurahan Tahun 2027 di Kapanewon Gedangsari bakal jadi kompas pembangunan yang jauh lebih terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

​Dongkrak Ekonomi Warga, BUMKal Karya Manunggal Jaya Serut Salurkan 10 Ekor Kambing Program Kemitraan

Langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendongkrak perekonomian masyarakat terus digulirkan oleh Pemerintah Kalurahan Serut. Bertempat di Balai Padukuhan Rejosari, Kapanewon Gedangsari, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Karya Manunggal Jaya resmi menyerahkan 10 ekor kambing program penggemukan kepada kelompok ternak mitra pada Kamis (25/6/2026).

​Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran Pemerintah Kalurahan Serut, pengurus BUMKal, Pendamping Desa, serta para peternak mitra yang tampak antusias menerima stimulan ekonomi tersebut.

​Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Pangan

​Program penggemukan kambing dengan sistem kemitraan (gaduh) ini diinisiasi sebagai upaya strategis BUMKal Karya Manunggal Jaya untuk menghidupkan unit usaha yang berkelanjutan. Selain untuk meningkatkan pendapatan warga, program ini juga menjadi pilar pendukung ketahanan pangan hewani sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah Kalurahan Serut.

​Direktur BUMKal Karya Manunggal Jaya menyampaikan bahwa penyaluran ini didasarkan pada usulan kelompok ternak setempat yang dinilai potensial.

​"Kami ingin membangun kelembagaan BUMKal yang transparan dan akuntabel. Melalui unit usaha ini, modal yang ada tidak hanya berputar di atas kertas, tetapi langsung menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh peternak di Serut," ujarnya di sela-sela acara.

​Mekanisme Bagi Hasil yang Adil: 70 Persen untuk Peternak

​Salah satu daya tarik utama dari program ini adalah sistem kemitraannya yang sangat berpihak pada peternak. Dalam kesepakatan yang dijalin, BUMKal bertindak sebagai penyedia modal atau ternak. Sementara itu, peternak mitra bertanggung jawab menyediakan kandang, pakan, serta tenaga pemeliharaan.

​Adapun rincian mekanisme kemitraan tersebut meliputi:

• ​Sistem Bagi Hasil: Menggunakan skema 30% untuk BUMKal dan 70% untuk peternak dari keuntungan bersih setelah dikurangi modal awal.
• ​Masa Pemeliharaan: Ternak akan dipelihara selama kurun waktu 4 hingga 6 bulan sampai mencapai bobot yang layak jual.
• ​Monitoring Berkala: Guna menjaga kesehatan ternak, peternak wajib melaporkan perkembangan kambing setiap bulannya kepada pengurus BUMKal.

​Memiliki Kepastian Hukum

​Agar kemitraan berjalan profesional dan transparan, acara penyerahan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Ternak serta Nota Kesepakatan Kerja. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh pihak BUMKal dan peternak mitra sebagai dasar hukum yang kuat selama masa kontrak pemeliharaan berlangsung.

​Dengan adanya program kemitraan ini, diharapkan Kalurahan Serut dapat menjadi salah satu lumbung ternak kambing yang produktif di Kapanewon Gedangsari, sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana BUMKal bisa hadir sebagai motor penggerak kesejahteraan warga desa.

​Wujudkan Tata Kelola Akuntabel, DPMK2KB Gunungkidul lakukan Monitoring BKK Reformasi di Kalurahan Watugajah

Pemerintah Kalurahan Watugajah menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (Monev) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMK2KB) Kabupaten Gunungkidul pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berpusat di Balai Kalurahan Watugajah ini digelar guna meninjau langsung progres dan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan.

​Agenda penting ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Selain jajaran Pamong Kalurahan Watugajah sebagai tuan rumah, tampak hadir perwakilan dari DPMK2KB Kabupaten Gunungkidul, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Praja Kapanewon Semin, serta Pendamping Desa yang mengawal jalannya proses evaluasi dari awal hingga selesai.

​Bedah 6 Poin Strategis Reformasi Kalurahan

​Dalam monitoring kali ini, tim evaluator melakukan pemeriksaan mendalam terhadap enam instrumen utama yang menjadi pilar keberhasilan Reformasi Kalurahan. Poin-poin tersebut meliputi:

1. ​Data Asesmen: Meninjau konsistensi data dari asesmen awal hingga asesmen tahunan.
2. ​Dokumen Pertanggungjawaban: Memeriksa LPJ BKK Reformasi Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
3. ​Rencana Aksi: Evaluasi terhadap dokumen peta jalan atau rencana aksi yang telah disusun kalurahan.
4. ​Digitalisasi Data SINKAL: Memastikan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Reformasi Kalurahan (SINKAL) berjalan optimal.
5. ​Aplikasi KENES: Meninjau pemanfaatan dan pemutakhiran data pada aplikasi KENES terkait pelayanan keluarga.
6. ​Progres Capaian 2026: Mengukur sejauh mana realisasi program Reformasi Kalurahan yang sedang berjalan di tahun ini.

​Langkah bedah dokumen dan sistem ini diambil demi memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BKK tidak hanya terserap dengan baik secara kuantitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan administrasi di tingkat lokal.

​Pendamping Desa Kawal Ketat Jalannya Evaluasi

​Ada hal menarik dalam pelaksanaan monev kali ini, yaitu keterlibatan aktif Pendamping Desa dalam menyisir setiap detail administrasi. Kehadiran pendamping bukan sekadar sebagai saksi, melainkan sebagai mitra strategis kalurahan.

​"Peran pendamping desa di sini adalah memastikan semua item yang masuk dalam objek monitoring sudah dieksekusi dengan baik oleh kalurahan," ujar perwakilan pendamping desa di sela-sela kegiatan.

​Ia menambahkan, hasil dari monitoring ini akan menjadi peta jalan bagi pendampingan ke depan. Jika nantinya ditemukan adanya kekurangan atau bagian administrasi yang perlu direvisi berdasarkan catatan DPMK2KB, Pendamping Desa siap memberikan asistensi dan bimbingan teknis secara intensif agar pamong kalurahan dapat melakukan perbaikan dengan cepat dan tepat.

​Melalui sinergi yang kuat antara DPMK2KB, pihak Kapanewon Semin, Pamong Kalurahan, dan Pendamping Desa, kegiatan monitoring ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Langkah persuasif ini diharapkan mampu membawa Kalurahan Watugajah menjadi percontohan tertib administrasi dan sukses dalam mengimplementasikan transformasi digital lewat aplikasi SINKAL dan KENES.

Perkuat Sinergi, Kalurahan Ngalang Gelar Koordinasi Kamituwo dan Kader Posyandu Matangkan Persiapan Rembuk Stunting

Pemerintah Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, bergerak cepat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting di wilayahnya. Sebagai langkah awal yang krusial, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi bersama antara Kamituwo dan para kader Posyandu untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Rembuk Stunting tingkat kalurahan.

​Pertemuan strategis ini digelar dengan tujuan utama menyamakan persepsi seluruh elemen kesehatan desa, mengidentifikasi akar permasalahan stunting secara riil di lapangan, serta menyusun langkah-langkah strategis yang nantinya akan dibawa dan diputuskan dalam forum Rembuk Stunting.

​Validasi Data dan Pemetaan Peran Jadi Fokus Utama

​Dalam suasana koordinasi yang partisipatif, para peserta membedah berbagai instrumen penting demi menyukseskan agenda besar tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi pembahasan meliputi:

• ​Pemutakhiran Data: Memvalidasi kembali data sasaran stunting agar intervensi yang diberikan nantinya tepat sasaran.
• ​Kesiapan Teknis: Menyusun agenda kegiatan serta memastikan kesiapan para peserta yang akan terlibat.
• ​Pembagian Peran: Menegaskan tugas dan fungsi masing-masing pihak agar pelaksanaan Rembuk Stunting berjalan linier dan terstruktur.

​Tidak hanya bicara soal teknis acara, Kamituwo dan kader Posyandu juga berdiskusi intens mengenai formula terbaik dalam pencegahan stunting jangka panjang. Fokus diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan di tingkat dusun, optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala, hingga strategi peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang baik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

​Menuju Kalurahan Bebas Stunting

​Melalui persiapan yang matang dari tingkat bawah ini, Pemerintah Kalurahan Ngalang optimistis forum Rembuk Stunting yang akan datang dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis.

​"Kami berharap koordinasi ini menjadi fondasi agar Rembuk Stunting berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan program prioritas yang berdampak langsung. Kuncinya ada pada sinergi yang kuat antara pemerintah kalurahan, kader kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat," ujar pihak penyelenggara.

​Dengan adanya kesamaan visi antara birokrasi kalurahan dan kader lini depan, percepatan penurunan angka stunting di Kalurahan Ngalang bukan lagi sekadar target, melainkan komitmen nyata demi mencetak generasi masa depan Gedangsari yang sehat, cerdas, dan unggul.

Tatap Masa Depan DIY: Peta Perencanaan Kalurahan Jadi ‘Kompas Visual’ Reformasi Desa Menuju 2027

Langkah strategis dalam mengawal transformasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali diperkuat. Bertempat di Rumah Coklat Bunder, Kabupaten Gunungkidul, pada Selasa (23/7/2026), telah sukses dilaksanakan Forum Koordinasi dan Pemantapan Penyusunan Peta Perencanaan Kalurahan.

​Pertemuan krusial yang berlangsung dinamis ini menjadi momentum krusial untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Kalurahan di DIY, khususnya dalam mengoptimalkan sisa periode pelaksanaan tahun 2023 hingga 2027.

​Dihadiri oleh segenap pemangku kepentingan, fokus utama forum ini adalah menyelaraskan dokumen spasial dan perencanaan tematik desa. Langkah ini diambil agar pembangunan di tingkat akar rumput sejalan dengan arah kebijakan makro, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemajuan pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

​Bukan Sekadar Administrasi, Ini Transformasi Struktural

​Reformasi Kalurahan ditegaskan bukan sekadar perubahan administratif di atas kertas. Ini adalah sebuah transformasi struktural dan kultural agar pemerintah kalurahan dapat tampil lebih akuntabel, transparan, dan inovatif dalam mengelola potensinya.

​Melalui instrumen Peta Perencanaan Kalurahan, arah pembangunan desa tidak lagi diraba-raba atau sekadar menebak-nebak, melainkan berbasis pada data geospasial yang akurat dan kebutuhan riil warga di lapangan. Peta ini nantinya akan berfungsi sebagai kompas visual yang mengintegrasikan tiga pilar utama:

1. ​Pemanfaatan Dana Desa.
2. ​Pengelolaan Tanah Kas Desa (Sultan Ground / Kadipaten Ground).
3. ​Optimalisasi potensi lokal demi menekan angka kemiskinan dan mendongkrak kualitas hidup masyarakat.

​Memetakan Potensi Lewat Pendekatan Partisipatif

​Dalam diskusi yang mengemuka, para peserta sepakat bahwa pemajuan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan manusia. Oleh karena itu, peta perencanaan yang disusun tidak hanya memuat proyek fisik seperti jalan desa atau jaringan irigasi. Lebih dari itu, instrumen ini memetakan secara detail:

• ​Klaster ekonomi dan potensi desa wisata.
• ​Kawasan ketahanan pangan.
• ​Zonasi kerawanan sosial.

​"Pendekatan partisipatif menjadi kunci utama. Keterlibatan aktif kelembagaan desa—mulai dari Bamuskal, LPMK, PKK, hingga Karang Taruna—memastikan bahwa suara kelompok rentan dan pelaku usaha mikro di kalurahan ikut terakomodasi dalam perencanaan jangka menengah ini," ujar salah satu perwakilan forum.

​Menyongsong 2027: Target Jangka Panjang Kalurahan

​Menuju akhir periode sasaran Reformasi Kalurahan pada tahun 2027, dokumen dan visualisasi Peta Perencanaan Kalurahan ini diproyeksikan untuk mencapai empat target besar:

• ​Akurasi Intervensi Kebijakan (Data-Driven Governance): Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Setiap penganggaran dan program pembangunan dipastikan tepat sasaran, efisien, serta bebas dari tumpang tindih anggaran.
• ​Kemandirian Ekonomi Lokal: Mengakselerasi pertumbuhan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes/BUMDesma) lewat pemetaan aset yang jelas, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendongkrak Pendapatan Asli Kalurahan (PAK).
• ​Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan: Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga kelestarian budaya, ketahanan pangan, dan kemandirian sosial yang selaras dengan semangat Keistimewaan DIY.
• ​Resiliensi Wilayah: Memastikan kalurahan siap menghadapi perubahan iklim, dinamika ekonomi, dan tantangan tata ruang melalui zonasi pemanfaatan lahan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

​Melalui penyusunan Peta Perencanaan Kalurahan yang matang ini, desa-desa di DIY diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan aktor utama yang mandiri, sejahtera, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mandiri Cluster 1 PK Kabupaten Gunungkidul Penatausahaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BUMDesa

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mandiri Cluster 1 PK dilaksanakan di Rumah Makan Soto Mager, Ngoro-oro, Patuk, pada 22 Juni 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi tata kelola dan pengembangan BUMDesa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PD dan PLD dari Kapanewon Playen, Patuk, dan Gedangsari serta dihadiri oleh Korprov DIY, Bapak Murthodo, S.H., M.Pd., yang memberikan arahan dan penguatan kepada peserta. Materi disampaikan oleh TAPM Kabupaten Gunungkidul sebagai narasumber dan fasilitator.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas tenaga pendamping dalam mendukung pengelolaan keuangan BUMDesa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan kapasitas ini menjadi penting seiring berkembangnya unit-unit usaha BUMDesa dan meningkatnya kebutuhan akan administrasi serta pelaporan keuangan yang baik.

Kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta, kemudian dilanjutkan dengan materi Kebijakan Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan BUMDesa serta Konsep Dasar Akuntansi BUMDesa. Peserta juga mendapatkan pengenalan Aplikasi Keuangan BUMDesa hasil pengembangan PKN STAN sebagai alat bantu pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk meningkatkan pemahaman praktis, peserta mengikuti sesi praktik akuntansi pada berbagai jenis usaha BUMDesa, meliputi usaha jasa, perdagangan, simpan pinjam, dan ketahanan pangan. Praktik dilakukan melalui simulasi pencatatan transaksi, penyusunan jurnal, buku besar, hingga penyajian laporan keuangan sederhana sesuai karakteristik masing-masing unit usaha. Selain itu, peserta memperoleh materi Konsep Dasar Akuntansi Ketahanan Pangan BUMDesa yang dilanjutkan dengan praktik penyusunan administrasi dan laporan keuangan usaha ketahanan pangan.

Metode pelatihan mengombinasikan paparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik langsung. Seluruh peserta hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi, baik dalam diskusi maupun praktik. Berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam pendampingan BUMDesa turut dibahas untuk memperkuat kemampuan peserta dalam memberikan solusi di lapangan.

Sebagai evaluasi, kegiatan ditutup dengan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Secara umum, kegiatan berlangsung lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui pelatihan ini, PD dan PLD diharapkan semakin mampu mendampingi BUMDesa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan pertanggungjawaban yang tertib, transparan, dan profesional sehingga mendukung keberlanjutan usaha serta penguatan ekonomi desa.

Tingkatkan Kinerja dan Rencana Usaha Desa, Kapanewon Gelar Koordinasi Evkin dan Persiapan Studi Tiru BUMDes

Jajaran struktural Kapanewon bersama Pendamping Desa menggelar rapat koordinasi penting pada Senin, 21 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Jawatan Praja ini dihadiri langsung oleh Panewu, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Praja, serta para Pendamping Desa Kapanewon.

​Agenda utama dalam pertemuan kali ini berfokus pada dua hal krusial, yaitu Evaluasi Kinerja (Evkin) Pendamping Desa serta pemantapan rencana studi tiru ke Kalurahan Gowasari terkait perencanaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

​Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

​Rapat diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja (evkin) pendamping desa dalam mengawal administrasi, transparansi anggaran, serta pembangunan di tingkat kalurahan.  Suasana koordinasi berlangsung secara intens dan partisipatif di dalam ruang kerja yang juga berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi. Para peserta rapat tampak memperhatikan paparan data dan dokumen yang tengah dikoordinasikan guna memastikan seluruh program pendampingan berjalan sesuai target regulasi.

​Pemantapan Studi Tiru ke Gowasari

​Selain evkin, poin utama yang menjadi pembahasan hangat adalah pemantapan teknis rencana pelaksanaan studi tiru ke Gowasari. Gowasari dipilih sebagai lokus tujuan karena dinilai sukses dalam mengelola perencanaan desa terintegrasi serta menghidupkan unit-unit usaha BUMDes secara mandiri dan berkelanjutan.

​Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan menyusun instrumen apa saja yang akan dipelajari di sana, mulai dari aspek legalitas usaha, manajemen tata kelola keuangan BUMDes, hingga strategi kemitraan produk lokal. Harapannya, hasil dari studi tiru ini dapat langsung diadaptasi dan diimplementasikan untuk mendongkrak potensi ekonomi desa di wilayah Kapanewon.

​Dengan adanya sinergi yang kuat antara Panewu, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Pendamping Desa, diharapkan tata kelola pemerintahan kalurahan semakin solid dan unit usaha BUMDes dapat berkembang menjadi motor utama kesejahteraan masyarakat.

​Akselerasi Pembangunan dan Kesehatan, Pendamping Desa Bersama Pamong Kalurahan Lakukan Koordinasi Rembug Stunting serta Survei Fisik DD 2026

Komitmen dalam mewujudkan transparansi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan. Pada Jumat (19/06/2026), jajaran Pendamping Desa menggelar agenda koordinasi intensif bersama Carik dan unsur Pamong Kalurahan.

​Pertemuan strategis ini berfokus pada dua agenda krusial, yaitu persiapan teknis pelaksanaan Rembug Stunting Kalurahan serta pemantauan langsung kesiapan infrastruktur melalui survei lokasi pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026.

​Matangkan Kesiapan Rembug Stunting tingkat Kalurahan

​Agenda pertama yang dibahas bersama Carik dan Pamong adalah persiapan Rembug Stunting. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mengintegrasikan program pencegahan dan penurunan angka stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

​Beberapa poin utama yang dikoordinasikan meliputi:

• ​Validasi òata: Sinkronisasi data sasaran (balita stunting, ibu hamil KEK, dan baduta) dari kader kesehatan dan posyandu.
• ​Penyusunan Paket Layanan: Memetakan usulan program prioritas, baik intervensi spesifik maupun sensitif, yang akan diusulkan dalam forum rembug agar penanganan stunting tepat sasaran.
• ​Konvergensi Program: Memastikan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari kader KPM, PKK, hingga tokoh masyarakat.

​Survei Lapangan: Pastikan Kesiapan Pembangunan Fisik Dana Desa

​Usai merampungkan koordinasi ruang, agenda langsung dilanjutkan dengan survei lapangan bersama pamong terkait (Ulu-Ulu dan pelaksana kegiatan). Survei ini bertujuan untuk meninjau secara langsung titik-titik lokasi yang menjadi sasaran pembangunan fisik Dana Desa TA 2026.

​Langkah jemput bola ke lapangan ini dilakukan guna memastikan:

1. ​Kesiapan Lahan: Memastikan lokasi pembangunan sudah siap (clear and clean) dan tidak menemui kendala sosial di masyarakat.
2. ​Kesesuaian Teknis: Menyelaraskan perencanaan gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi riil di lapangan.
3. ​Mitigasi Kendala: Mengantisipasi potensi hambatan pengerjaan sejak dini agar proyek fisik dapat berjalan lancar, tepat mutu, dan tepat waktu.

​Melalui sinergi yang kuat antara Carik, Pamong Kalurahan, dan Pendamping Desa ini, diharapkan seluruh tahapan perencanaan sosial (seperti penanganan stunting) maupun pembangunan infrastruktur di kalurahan dapat berjalan beriringan demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan

Matangkan Persiapan Studi Tiru ke Guwosari, Kapanewon Gedangsari dan Pendamping Desa Gelar Koordinasi

Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kapanewon Gedangsari bersama jajaran Pendamping Desa dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan ekonomi desa. Pada Jumat (19/06/2026), bertempat di Kantor Kapanewon Gedangsari, digelar rapat koordinasi intensif guna membahas persiapan studi tiru terkait perencanaan pembangunan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa/BUMKal).

​Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Panewu Anom, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Gedangsari, serta seluruh tim Pendamping Desa wilayah setempat.

​Fokus Studi Tiru: Manajemen Perencanaan dan Eksistensi BUMDesa

​Lokus yang dipilih dalam rencana studi tiru kali ini adalah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul. Guwosari dipilih karena rekam jejaknya yang dinilai berhasil menjadi salah satu desa percontohan di DIY dalam hal kemandirian ekonomi dan tata kelola administrasi.

​Ada dua materi pokok yang menjadi fokus utama dalam persiapan kunjungan ini:

• ​Perencanaan Pembangunan Desa: Mempelajari sistem penyusunan dokumen perencanaan yang integratif, partisipatif, serta bagaimana mensinkronisasikan program kerja agar tepat sasaran.
• ​Pengembangan Usaha BUMDesa: Menggali strategi pengelolaan unit usaha milik desa agar mampu tumbuh sehat, inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan desa serta kesejahteraan warga.

​Agenda Terdekat: Survei Lokasi Menuju Akhir Juni

​Sebagai langkah awal yang konkret sebelum rombongan utama diberangkatkan, forum koordinasi menyepakati untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Survei ini bertujuan untuk mematangkan koordinasi teknis di lapangan, menyelaraskan Rundown acara, serta memastikan kesiapan pihak penerima di Kalurahan Guwosari.

​Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, agenda survei lokasi ke Kapanewon Pajangan dijadwalkan akan dilaksanakan antara hari Kamis, 25 Juni 2026 atau Jumat, 26 Juni 2026.

​Jawatan Kemakmuran bersama Pendamping Desa berharap, sinergi yang matang sejak tahap perencanaan ini dapat memastikan seluruh rangkaian studi tiru berjalan lancar dan menghasilkan output berupa rencana aksi (action plan) yang dapat diterapkan secara nyata di kalurahan se-Kapanewon Gedangsari.

Optimalkan Dana Desa dan Ketahanan Pangan, Kalurahan Ngalang Gelar Monitoring serta Evaluasi BUMKal Sejahtera

Pemerintah Kalurahan Ngalang bersama Pendamping Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sejahtera menggelar pertemuan penting di Balai Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan ini berfokus pada dua agenda utama, yakni Monitoring Serapan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta Diskusi Perkembangan Unit Usaha Penggemukan Kambing Sistem Gaduh.

​Monitoring Ketat Serapan Dana Desa Triwulan II

​Agenda pertama diawali dengan monitoring realisasi anggaran Dana Desa (DD) Kalurahan Ngalang untuk TA 2026. Pendamping Desa bersama Pemerintah Kalurahan melakukan cross-check menyeluruh untuk memastikan:

• ​Kesesuaian Output: Memastikan seluruh realisasi kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
• ​Tertib Administrasi: Mengidentifikasi dan mengurai kendala pelaporan yang dihadapi pada sistem aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) agar berjalan transparan dan akuntable.





​Evaluasi Sistem Gaduh Kambing BUMKal untuk Ketahanan Pangan & Stunting

​Memasuki agenda kedua, forum beralih fokus pada program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani yang dikelola oleh BUMKal Sejahtera melalui Unit Usaha Penggemukan Kambing dengan Sistem Gaduh.

​Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam operasional unit usaha, yang meliputi:

1. ​Validasi Data Ternak: Memeriksa jumlah populasi kambing gaduh saat ini, mencatat tingkat kelahiran, angka kematian, serta proyeksi ternak yang siap laku jual.
2. ​Mekanisme Gaduh & Pakan: Meninjau kembali sistem bagi hasil dan distribusi gaduh ke warga, sekaligus mencari solusi atas ketersediaan pakan hijauan yang kerap menjadi tantangan peternak.
3. ​Manajemen Keuangan: Memperbaiki tata kelola pencatatan keuangan unit usaha demi memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

​Menariknya, program ketahanan pangan ini tidak hanya berorientasi pada profit BUMKal, melainkan juga memiliki misi sosial yang kuat. Sebagian kontribusi SHU dari BUMKal Sejahtera ini nantinya akan dialokasikan langsung untuk mendukung program penanganan stunting di wilayah Kalurahan Ngalang.

​Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kalurahan, Pendamping Desa, BUMKal, dan kelompok ternak, diharapkan unit usaha ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi warga sekaligus pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat Ngalang secara berkelanjutan.

Bakesbangpol Gunungkidul Gelar Sosialisasi Pemilihan Lurah Damai di Kalurahan Watugajah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul menggelar kegiatan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan Lurah (Pilurah) yang demokratis, aman, tertib, dan damai. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari, pada Rabu, 17 Juni 2026.

​Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen krusial dalam menyukseskan kontestasi tingkat desa, mulai dari tokoh masyarakat Kalurahan Watugajah, jajaran pamong kalurahan, hingga seluruh anggota Panitia Pemilihan Lurah setempat.

​Perwakilan dari Bakesbangpol Gunungkidul dalam arahannya menekankan bahwa kesuksesan pemilihan lurah tidak hanya diukur dari tingginya angka kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lebih dari itu, kesuksesan sejati adalah terciptanya iklim politik yang sejuk, kondusif, dan bebas dari perpecahan di tengah warga.

​"Pilurah adalah pesta demokrasi yang paling dekat dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses ini berjalan jujur, adil, serta aman. Pilihan boleh berbeda, namun kerukunan warga Watugajah harus tetap menjadi yang utama," ungkapnya di hadapan peserta.

​Peran Strategis Peserta Sosialisasi

​Materi sosialisasi hari ini secara khusus menitikberatkan pada sinergi tiga elemen penting yang hadir:

• ​Masyarakat Kalurahan: Didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks, menolak politik uang (money politics), dan aktif menggunakan hak pilihnya demi masa depan desa.
• ​Pamong Kalurahan: Diingatkan kembali mengenai kewajiban menjaga netralitas mutlak sebagai pelayan publik untuk mencegah potensi konflik kepentingan di lapangan.
• ​Panitia Pemilihan Lurah: Selaku motor penggerak kompetisi, panitia wajib memegang teguh regulasi, bertindak transparan, profesional, dan memperlakukan seluruh calon lurah secara adil.

​Melalui sosialisasi intensif ini, Bakesbangpol Gunungkidul berharap pelaksanaan Pilurah di Kalurahan Watugajah dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sekaligus menjadi contoh wilayah yang mampu melahirkan pemimpin baru melalui proses yang bersih, bermartabat, dan damai.

​BPKP Minta Data Profil dan Laporan Keuangan Bumdesma Sari Mulyo Gedangsari

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan permintaan data terkait profil serta laporan keuangan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Sari Mulyo, Kapanewon Gedangsari. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (15/6/2026) ini difasilitasi langsung oleh Tim Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari.

​Langkah ini dilakukan dalam rangka transparansi, monitoring, serta evaluasi kinerja tata kelola keuangan sirkular ekonomi di tingkat kapanewon/kecamatan.

​Fokus Pemeriksaan Dokumen

​Dalam agenda tersebut, beberapa dokumen krusial yang diminta oleh BPKP meliputi:

• ​Profil Kelembagaan: Struktur organisasi, legalitas, dan unit usaha yang dikelola oleh Bumdesma Sari Mulyo.
• ​Laporan Laba Rugi: Guna melihat performa pendapatan, efisiensi operasional, dan profitabilitas usaha selama periode berjalan.
• ​Laporan Neraca: Untuk meninjau posisi aset, kewajiban, serta modal (ekuitas) yang dimiliki Bumdesma.

​Fasilitasi oleh Pendamping Desa

​Proses pengumpulan, penyusunan, hingga penyerahan data ini berjalan lancar berkat pendampingan intensif dari Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari. Kehadiran pendamping memastikan bahwa format laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar regulasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

​"Fasilitasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan Bumdesma Sari Mulyo tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga akuntabel saat berhadapan dengan lembaga pengawas seperti BPKP," ujar salah satu perwakilan Pendamping Desa Gedangsari.

​Dengan adanya permintaan data ini, diharapkan Bumdesma Sari Mulyo dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kapanewon Gedangsari

​TPP Se-DIY Ikuti Bimtek Nasional Aplikasi EHDW 2026, Targetkan Input Data Triwulan II Rampung 22 Juni

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Penggunaan Aplikasi EHDW (Evaluasi dan Harmonisasi Data Wilayah) Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendagri PDTT).

​Bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan utama menyamakan pemahaman seluruh jajaran TPP dalam memfasilitasi pihak Pemerintah Kalurahan. Fokus utamanya adalah memastikan proses input, validasi, hingga sinkronisasi data kewilayahan melalui aplikasi EHDW berjalan akurat, mengingat data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa untuk tahun anggaran 2027.

​Kupas Tuntas Kendala Lapangan KPM dan Admin

​Berbeda dengan bimbingan teknis teoritis pada umumnya, agenda rakor kali ini bergerak lebih interaktif dengan mengedepankan sesi tanya jawab. Ruang diskusi ini dimanfaatkan secara optimal oleh para pendamping untuk membedah berbagai kendala nyata yang dihadapi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) maupun Admin Desa di lapangan.

​Beberapa poin krusial yang dibahas bersama narasumber Kementerian Desa meliputi:

• ​Tantangan Teknis Sistem: Solusi penanganan eror atau sinkronisasi data yang kerap ditemui admin saat mengoperasikan aplikasi.
• ​Validasi Data Lapangan: Strategi menyelaraskan data riil di tingkat kalurahan agar lolos verifikasi sistem dengan cepat.
• ​Solusi Koordinasi: Langkah taktis KPM dalam mengumpulkan data kewilayahan secara efektif di tengah masyarakat.

​Kejar Timeline, Pengisian Triwulan II Dibatasi 22 Juni

​Selain mengurai hambatan teknis, pertemuan ini juga menegaskan komitmen bersama terkait disiplin waktu. Kementerian Desa bersama jajaran TPP se-DIY secara resmi menetapkan target dan timeline ketat untuk pengisian data Tahap 1 di wilayah DIY.

​Poin Penting: Batas akhir (deadline) untuk penginputan data triwulan ke-2 di aplikasi EHDW disepakati maksimal pada tanggal 22 Juni 2026.

​Dengan sisa waktu yang ada, seluruh TPP diinstruksikan untuk segera melakukan pengawalan intensif dan memacu pergerakan para KPM serta Admin di kalurahan binaan masing-masing. Langkah percepatan ini mutlak diperlukan agar data DIY dapat tersinkronisasi dengan sempurna dan tepat waktu tanpa menghambat proses perencanaan pembangunan tahun depan

​Optimalkan Dana Desa, Kalurahan Hargomulyo Gelar Pembinaan GERMAS Bersama Forkompinkap dan Warga

Pemerintah Kalurahan Hargomulyo terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas warga masyarakat. Memanfaatkan alokasi Dana Desa, Pemerintah Kalurahan menggelar kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Jumat (12/06/2026).

​Kegiatan yang berlangsung semarak ini dipusatkan di area Kalurahan Hargomulyo dan dihadiri oleh jajaran Pamong Kalurahan, Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompinkap) Gedangsari, Pendamping Desa, serta ratusan perwakilan warga dari berbagai padukuhan.

​Sinergi Lintas Sektor untuk Masyarakat Sehat

​Pembinaan GERMAS ini bukan sekadar sosialisasi teori, melainkan wujud sinergi nyata antara pemerintah kapanewon, pendamping desa, dan pamong kalurahan dalam mengawal penggunaan Dana Desa agar menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan preventif.

​Poin Utama GERMAS: Fokus gerakan ini adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan, guna menurunkan angka penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Hargomulyo.

​Rangkaian Kegiatan Pembinaan GERMAS

​Kegiatan ini dikemas secara interaktif dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh undangan yang hadir. Berikut adalah beberapa agenda utama yang dilaksanakan:

Agenda Kegiatan	Sasaran & Pelaksanaan	Keterangan
Senam Sehat Bersama	Diikuti oleh seluruh pamong, Forkompinkap, pendamping desa, dan warga.	Membuka rangkaian acara untuk mengampanyekan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Cek tekanan darah, gula darah, dan penimbangan berat badan ideal.	Difasilitasi oleh tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas Gedangsari sebagai langkah deteksi dini.
Edukasi Gizi & Pangan Lokal	Sosialisasi konsumsi buah, sayur, dan pemanfaatan pangan alternatif.	Menekankan pentingnya isi piringku yang seimbang untuk mencegah stunting.
Komitmen Lingkungan Bersih	Kampanye tidak merokok di dalam rumah dan kerja bakti massal.	Mendorong terciptanya sanitasi lingkungan yang sehat di tingkat RT/RW.

Dukungan Forkompinkap dan Pengawalan Dana Desa

​Dalam sambutannya, perwakilan dari Forkompinkap Gedangsari memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Hargomulyo yang telah mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk program kesehatan masyarakat secara tepat sasaran. Kesehatan dinilai sebagai fondasi utama sebelum melaksanakan pembangunan fisik desa.

​Di sisi lain, Pendamping Desa yang turut mengawal jalannya acara mengingatkan bahwa keberhasilan GERMAS sangat bergantung pada konsistensi masyarakat setelah pembinaan ini selesai. Diharapkan, kader-kader kesehatan yang hadir dapat menjadi penggerak utama di lingkungan padukuhan masing-masing.

​Acara ditutup dengan komitmen bersama dan makan buah bersama sebagai simbolisasi dimulainya gaya hidup sehat yang berkelanjutan di Kalurahan Hargomulyo.

Guna Pastikan Kualitas, Pamong Kalurahan Hargomulyo dan Pendamping Desa Monitoring Pembangunan Lapangan Voli serta Talud

GEDANGSARI – Pemerintah Kalurahan Hargomulyo terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana olahraga bagi masyarakat. Guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan regulasi, Pamong Kalurahan Hargomulyo bersama dengan Pendamping Desa melaksanakan monitoring langsung ke lokasi proyek pembangunan pada Kamis (11/06/2026).

​Monitoring kali ini menyasar dua titik krusial pembangunan yang sedang berjalan di wilayah Kapanewon Gedangsari, yaitu pembangunan lapangan bola voli dan pembangunan talud jalan (dinding penahan tanah).

​Fokus Monitoring: Kualitas Material dan Kesesuaian Volume

​Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pamong Kalurahan Hargomulyo, termasuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta didampingi oleh Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari. Kehadiran tim gabungan ini bertujuan untuk mengawal transparansi, kualitas fisik bangunan, serta ketepatan waktu pengerjaan.

​Catatan Penting: Pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran publik wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan kualitas material yang sesuai standar teknis agar daya pakai bangunan bisa optimal dalam jangka panjang.

​Detail Progress Kegiatan Pembangunan

Jenis Kegiatan	Tujuan & Manfaat Utama	Status/Catatan Monitoring
Pembangunan Lapangan Voli	Menyediakan sarana olahraga yang representatif bagi pemuda, meningkatkan kebugaran warga, serta wadah pencarian bakat atlet lokal.	Struktur dasar lapangan sudah mulai terbentuk. Ditekankan pada perataan permukaan dan kekuatan fondasi perimeter.
Pembangunan Talud	Memperkuat struktur jalan, mencegah erosi/longsor di area rawan, serta memperlancar sistem drainase pemukiman warga.	Pemasangan batu belah dipastikan menggunakan campuran semen yang pas. Ketebalan dan kemiringan talud menjadi fokus koreksi tim teknik.

Sinergi untuk Transparansi Pembangunan

​Di sela-sela peninjauan, perwakilan dari Pamong Kalurahan Hargomulyo menyampaikan bahwa pemantauan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif pemerintah kalurahan kepada masyarakat. Sinergi dengan Pendamping Desa sangat membantu dalam memberikan masukan teknis maupun pemenuhan kelengkapan administrasi di lapangan.

​Di sisi lain, Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari memberikan apresiasi atas keterbukaan dan semangat gotong royong warga dalam pengerjaan fisik ini. Pihaknya juga mengingatkan TPK untuk selalu memperhatikan faktor keselamatan kerja (K3) dan segera menyelesaikan pelaporan administratif seiring dengan selesainya progres fisik.

​Dengan adanya monitoring berkala ini, diharapkan kedua proyek infrastruktur tersebut dapat selesai tepat waktu dan segera memberikan dampak positif nyata bagi roda perekonomian serta aktivitas sosial olahraga warga Kalurahan Hargomulyo.

Posyandu Padukuhan Watugajah Gelar Penimbangan dan Pengukuran Tinggi Badan Balita

Watugajah – Posyandu Padukuhan Watugajah, Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari menggelar kegiatan rutin berupa penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita, Rabu 10 Juni 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di rumah kader posyandu Padukuhan Watugajah ini diikuti  balita bersama orang tua. kader Posyandu sibuk melayani warga mulai pukul 08.00 WIB.

“Setiap bulan kita lakukan penimbangan dan ukur tinggi badan. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang anak dan deteksi dini stunting. Kalau ada balita yang berat badannya kurang atau stunting, langsung kita tindak lanjuti dengan PMT dan konseling ke orang tua,” ujar salah satu kader Posyandu Watugajah

Selain penimbangan dan pengukuran, kegiatan juga dihadiri oleh pendampjng desa untuk memastikan proses kegiatan posyandu berjalan dengan baik..

Kepala Dukuh Watugajah mengapresiasi peran aktif kader dan partisipasi warga. “Posyandu ini garda terdepan kesehatan anak kita. Kalau dari kecil gizinya terpenuhi, generasi Watugajah ke depan bisa lebih sehat dan cerdas,” katanya.

Dengan kegiatan rutin ini, diharapkan angka stunting di Padukuhan Watugajah terus turun dan semua balita tumbuh sesuai standar WHO.

Rapat Koordinasi Rutin Kapanewon dan Pendamping Desa

​GEDANGSARI – Kapanewon Gedangsari menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) intensif yang membahas percepatan pembangunan dan tata kelola keuangan desa. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kapanewon Gedangsari ini berfokus pada tiga agenda utama: progres penggunaan Dana Desa, capaian Indeks Desa Membangun (IDM), serta pemenuhan permintaan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

​Rapat rutin yang strategis ini dihadiri oleh lintas sektor di wilayah Gedangsari, di antaranya Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Pendamping Desa, serta Carik (Sekretaris Kalurahan) dan Bendahara Kalurahan dari seluruh wilayah Kapanewon Gedangsari.

​Fokus pada Akuntabilitas dan Evaluasi Target

​Dalam pembahasan pertama mengenai Dana Desa, forum mengevaluasi sejauh mana serapan anggaran dan realisasi fisik program pengerjaan di masing-masing kalurahan. Seluruh bendahara kalurahan diminta untuk memastikan kesesuaian administrasi laporan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan tahap berikutnya.

​Selanjutnya, agenda bergeser pada pemaparan Indeks Desa. Indeks ini menjadi indikator penting untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Melalui koordinasi dengan Pendamping Desa, dilakukan pemetaan terhadap indikator-indikator yang masih memerlukan intervensi agar status kalurahan di Gedangsari terus meningkat.

​Agenda terakhir yang tidak kalah krusial adalah instruksi penyiapan data BUMDes untuk diserahkan kepada BPKP. Pemeriksaan dan koordinasi data oleh BPKP ini bertujuan untuk memotret potret riil tata kelola, kesehatan keuangan, dan kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli kalurahan.

​Catatan Penting Rakor:

Akuntabilitas Dana Desa, penguatan data Indeks Desa, dan transparansi tata kelola BUMDes adalah tiga pilar utama demi mewujudkan tata pamong kalurahan yang bersih dan akuntabel di wilayah Gedangsari.

​Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pihak kapanewon, pendamping desa, dan seluruh perangkat kalurahan (Carik serta Bendahara) dapat berjalan lebih solid, sehingga target pembangunan di Kapanewon Gedangsari dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.

Akselerasi Pembangunan, Pendamping Desa dan Jawatan Kemakmuran Gedangsari Koordinasi Pemutakhiran ID 2026

Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan menyusun basis data yang akurat, Pendamping Desa bersama Jawatan Kemakmuran Kapanewon Gedangsari menggelar rapat koordinasi (rakor) intensif pada Senin (08/06/2026). Pertemuan ini fokus pada sinergi pelaksanaan pemutakhiran Indeks Desa (ID) tahun 2026 di 7 kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Gedangsari.

​Koordinasi yang berlangsung di Aula Kapanewon Gedangsari ini dihadiri oleh jajaran Jawatan Kemakmuran, Tim Pendamping Desa (PD/PLD).

​Sinergi Data untuk Ketepatan Sasaran Program

​Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Gedangsari menegaskan bahwa pemutakhiran Indeks Desa bukan sekadar rutinitas administrasi tahunan, melainkan instrumen krusial untuk mengukur status kemandirian desa. Data ini nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa.

​Fokus Pemutakhiran Indeks Desa 2026

​Dalam rakor tersebut, Tim Pendamping Desa memaparkan beberapa poin krusial dan indikator utama yang menjadi fokus penilaian tahun ini, yang meliputi tiga dimensi utama:

• ​Indeks Ketahanan Sosial (IKS): Menyoroti aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman.
• ​Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): Mengukur keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan, akses logistik, keterbukaan wilayah, serta lembaga keuangan.
• ​Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): Menilai kualitas lingkungan, potensi bencana, serta tanggap bencana.

​Target Seluruh Kalurahan Naik Kelas

​Pendamping Desa Kapanewon Gedangsari menambahkan, tantangan utama tahun ini adalah memastikan seluruh instrumen digital pendataan dapat diakses dengan lancar oleh operator di tiap kalurahan. Pihaknya berkomitmen penuh untuk melakukan pengawalan dan asistensi langsung ke lapangan.

​Acara rakor ditutup dengan penyusunan timeline kerja bersama, di mana proses verifikasi dan validasi data di tingkat kalurahan ditargetkan rampung dalam beberapa pekan ke depan sebelum diunggah ke sistem pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Konsolidasi Kader Kesehatan

 

Watugajah, 05 Juni 2026

Kegiatan konsolidasi kader kesehatan bersama puskesmas dan pendamping desa. Kegiatan ini dilakukan oleh kader kesehatan dari 5 padukuhan yang terdiri dari padukuhan watugajah, gunungcilik, jelok, plasan dan tamansari.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui progres yang tekah dilaksanakan oleh kader kesehatan. Permasalahan yang ada dikader dapat disampaikan pada kegiatan ini sehingga progres kegiatan dapat tersampaiakan.

Pertemuan dipimpin Carik Watugajah dan dibuka oleh Lurah Watugajah. Hadir 35 kader posyandu, kader TPK Stunting, bidan desa, serta Pendamping Desa Kecamatan Gedangsari.

*Fokus pembahasan ada 3 hal:*

1. Pemutakhiran data by name by address

Tim Puskesmas Gedangsari memaparkan data stunting, ibu hamil, dan balita underweight per padukuhan per Juni 2026. Kader diminta mencocokkan dengan data lapangan agar intervensi tepat sasaran.

2. Penguatan peran kader dalam Rembug Stunting

Pendamping Desa menekankan kader harus aktif mengawal keluarga risiko stunting hingga lulus 1000 HPK. BUMKal Watugajah juga didorong mengalokasikan PMT untuk balita stunting.

3. Persiapan integrasi layanan primer

Kader dibekali materi pencatatan baru untuk integrasi Posyandu dengan layanan Puskesmas Gedangsari, termasuk penggunaan aplikasi e-PPGBM.

Lurah Watugajah menyampaikan konsolidasi ini jadi dasar penyusunan RKPDes 2027 bidang kesehatan. “Kalau data kader akurat, Dana Desa bisa fokus ke PMT, pelatihan kader, dan perbaikan sarana posyandu yang masih kurang,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan kesepakatan jadwal kunjungan rumah kader ke keluarga risiko stunting di Watugajah sampai dengan bulan ini. Targetnya, prevalensi stunting di Watugajah turun di bawah 14% pada akhir 2026

Pemutakhiran Indeks Desa Watugajah

Watugajah, 4 Juni 2026

Bersama pamong kalurahan watugajah dan pendamping desa telah melakukan pemutakhiran indeks desa tahun 2026. Pemutakhiran indeks memang kegiatan tahunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kalurahan bersama dengan pendamping desa.

Pemutakhiran indeks desa adalah proses tahunan untuk memperbarui data dan menilai tingkat kemajuan serta kemandirian suatu desa. Proses ini sangat penting untuk berbagai tujuan strategis berikut:

• Menentukan Status Desa: Mengklasifikasikan status desa menjadi lima kategori, yakni: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga desa mandiri.
• Acuan Kebijakan dan Anggaran: Hasil pemutakhiran berfungsi sebagai acuan utama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merancang program pembangunan serta menghitung alokasi Dana Desa.
• Dasar Perencanaan Lokal: Membantu Pemerintah Desa memetakan potensi sekaligus masalah di wilayahnya agar program pembangunan lebih tepat sasaran