​Wujudkan Tata Kelola Akuntabel, DPMK2KB Gunungkidul lakukan Monitoring BKK Reformasi di Kalurahan Watugajah

Pemerintah Kalurahan Watugajah menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (Monev) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMK2KB) Kabupaten Gunungkidul pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berpusat di Balai Kalurahan Watugajah ini digelar guna meninjau langsung progres dan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan.

​Agenda penting ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Selain jajaran Pamong Kalurahan Watugajah sebagai tuan rumah, tampak hadir perwakilan dari DPMK2KB Kabupaten Gunungkidul, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Praja Kapanewon Semin, serta Pendamping Desa yang mengawal jalannya proses evaluasi dari awal hingga selesai.

​Bedah 6 Poin Strategis Reformasi Kalurahan

​Dalam monitoring kali ini, tim evaluator melakukan pemeriksaan mendalam terhadap enam instrumen utama yang menjadi pilar keberhasilan Reformasi Kalurahan. Poin-poin tersebut meliputi:

1. ​Data Asesmen: Meninjau konsistensi data dari asesmen awal hingga asesmen tahunan.
2. ​Dokumen Pertanggungjawaban: Memeriksa LPJ BKK Reformasi Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
3. ​Rencana Aksi: Evaluasi terhadap dokumen peta jalan atau rencana aksi yang telah disusun kalurahan.
4. ​Digitalisasi Data SINKAL: Memastikan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Reformasi Kalurahan (SINKAL) berjalan optimal.
5. ​Aplikasi KENES: Meninjau pemanfaatan dan pemutakhiran data pada aplikasi KENES terkait pelayanan keluarga.
6. ​Progres Capaian 2026: Mengukur sejauh mana realisasi program Reformasi Kalurahan yang sedang berjalan di tahun ini.

​Langkah bedah dokumen dan sistem ini diambil demi memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BKK tidak hanya terserap dengan baik secara kuantitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan administrasi di tingkat lokal.

​Pendamping Desa Kawal Ketat Jalannya Evaluasi

​Ada hal menarik dalam pelaksanaan monev kali ini, yaitu keterlibatan aktif Pendamping Desa dalam menyisir setiap detail administrasi. Kehadiran pendamping bukan sekadar sebagai saksi, melainkan sebagai mitra strategis kalurahan.

​"Peran pendamping desa di sini adalah memastikan semua item yang masuk dalam objek monitoring sudah dieksekusi dengan baik oleh kalurahan," ujar perwakilan pendamping desa di sela-sela kegiatan.

​Ia menambahkan, hasil dari monitoring ini akan menjadi peta jalan bagi pendampingan ke depan. Jika nantinya ditemukan adanya kekurangan atau bagian administrasi yang perlu direvisi berdasarkan catatan DPMK2KB, Pendamping Desa siap memberikan asistensi dan bimbingan teknis secara intensif agar pamong kalurahan dapat melakukan perbaikan dengan cepat dan tepat.

​Melalui sinergi yang kuat antara DPMK2KB, pihak Kapanewon Semin, Pamong Kalurahan, dan Pendamping Desa, kegiatan monitoring ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Langkah persuasif ini diharapkan mampu membawa Kalurahan Watugajah menjadi percontohan tertib administrasi dan sukses dalam mengimplementasikan transformasi digital lewat aplikasi SINKAL dan KENES.