Rapat rutin yang strategis ini dihadiri oleh lintas sektor di wilayah Gedangsari, di antaranya Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Pendamping Desa, serta Carik (Sekretaris Kalurahan) dan Bendahara Kalurahan dari seluruh wilayah Kapanewon Gedangsari.
Fokus pada Akuntabilitas dan Evaluasi Target
Dalam pembahasan pertama mengenai Dana Desa, forum mengevaluasi sejauh mana serapan anggaran dan realisasi fisik program pengerjaan di masing-masing kalurahan. Seluruh bendahara kalurahan diminta untuk memastikan kesesuaian administrasi laporan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan tahap berikutnya.
Selanjutnya, agenda bergeser pada pemaparan Indeks Desa. Indeks ini menjadi indikator penting untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Melalui koordinasi dengan Pendamping Desa, dilakukan pemetaan terhadap indikator-indikator yang masih memerlukan intervensi agar status kalurahan di Gedangsari terus meningkat.
Agenda terakhir yang tidak kalah krusial adalah instruksi penyiapan data BUMDes untuk diserahkan kepada BPKP. Pemeriksaan dan koordinasi data oleh BPKP ini bertujuan untuk memotret potret riil tata kelola, kesehatan keuangan, dan kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli kalurahan.
Catatan Penting Rakor:
Akuntabilitas Dana Desa, penguatan data Indeks Desa, dan transparansi tata kelola BUMDes adalah tiga pilar utama demi mewujudkan tata pamong kalurahan yang bersih dan akuntabel di wilayah Gedangsari.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pihak kapanewon, pendamping desa, dan seluruh perangkat kalurahan (Carik serta Bendahara) dapat berjalan lebih solid, sehingga target pembangunan di Kapanewon Gedangsari dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar